Sekjen PBB: Solusi Dua Negara Perdamaian Israel-Palestina

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk membawa perdamaian di kawasan dan mengakhiri konflik Israel-Palestina adalah melalui solusi dua negara.

"Itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas, perdamaian, kemakmuran dan pembangunan di kawasan," kata Guterres dalam pertemuan Komite Hak-hak Palestina di Markas Besar PBB New York.

Sekjen PBB juga menegaskan bahwa aktivitas pembangunan pemukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang ilegal berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional harus dihentikan.

Guterres juga menegaskan pentingnya solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. "Saya ingin sebuah negara Palestina dan Israel, berdua dengan Ibu Kota di Yerusalem," kata Sekjen PBB seperti dilaporkan Anadolu, Selasa (6/2). "Tak ada Rencana B," tegas dia.

Status Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina. Palestina mendambakan Yerusalem Timur yang dijajah Israel sejak 1967, untuk menjadi ibu kota mereka jika merdeka.

Karena itu keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel memicu kemarahan dan aksi demonstrasi warga Palestina. Sedikitnya 19 warga Palestina meninggal dunia dalam bentrukan dengan pasukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza sejak deklarasi Trump.

Gutterres menyatakan situasi kemanusiaan dan ekonomi di Gaza sangat mengerikan. Menurutnya, Gaza akan lumpuh pada 2020, kecuali ada langkah konkret untuk meningkatkan layanan dasar dan infrastruktur.

"Gaza masih terjepit oleh penutupan yang melumpuhkan dan kondisi darurat kemanusiaan yang terus berlangsung," kata dia menyebut dua juta warga Gaza yang bergumul dengan infrastruktur yang hancur, kurangnya pasokan listrik, pengangguran kronis dan kelumpuhan ekonomi akibat blokade Israel.

Guterres juga mengaku sangat prihatin atas berkurangnya dana bagi badan pengungsi PBB untuk Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA).

Amerika Serikat mengumumkan rencana menangguhkan US$65 juta bantuan bagi UNRWA, yang menyediakan layanan bagi enam juga pengungsi Palestina di wilayah pendudukan juga di Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Menurut dia, tidak hanya martabat, hak-hak dan keamanan dari lima juta pengungsi Palestina di seluruh Timur Tengah yang menjadi taruhan. Tapi juga stabilitas di kawasan.

Dalam pertemuan Komite Hak-hak Palestina tersebut, sejumlah negara juga menyerukan agar Palestina diberi keanggotaan penuh di PBB.

Duta Besar Indonesia untuk PBB New York, Dian Triansjah Djani menyampaikan perlunya komite meningkatkan kepedulian tentang isu Palestina. Dia mengkhawatirkan isu tersebut akan teralihkan dengan krisis-krisis lainnya. Terkait dengan dana UNRWA, Dubes Djani menyatakan perlunya mencari cara baru untuk mengatasi penderitaan pengungsi Palestina.


Sumber
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180206094341-120-274138/sekjen-pbb-solusi-dua-negara-perdamaian-israel-palestina

Tweet